KOLUSI PEJABAT TINGGI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH: ANALISIS KASUS KORUPSI BERJAMAAH DI LINGKUNGAN PEMKAB KLATEN
Kata Kunci:
Kolusi Pejabat Tinggi, Korupsi Berjamaah, Patronase Politik, Pengawasan Pemerintah Daerah, Aset Publik, Birokrasi Daerah, Setoran JabatanAbstrak
Penelitian ini menganalisis praktik kolusi pejabat tinggi dalam kasus korupsi berjamaah pada pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Klaten. Berangkat dari kasus penetapan dua Sekretaris Daerah sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dalam perjanjian sewa Plaza Klaten, studi ini menjelaskan bagaimana kolusi terbentuk melalui relasi patron–klien, mekanisme setoran jabatan, serta jaringan kekuasaan birokrasi yang bekerja lintas periode kepemimpinan. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur dan analisis kualitatif terhadap regulasi, laporan audit, dan pemberitaan media, penelitian ini menemukan bahwa kolusi sistematis dipicu oleh politik dinasti, lemahnya sistem pengawasan, budaya birokrasi yang permisif terhadap gratifikasi, serta tekanan biaya politik elektoral. Dampaknya tidak hanya menggerogoti keuangan daerah, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem merit, transparansi jabatan, pengawasan independen, pendidikan antikorupsi, dan pembenahan regulasi politik lokal agar praktik kolusi tidak terus bereproduksi dalam struktur pemerintahan daerah.
