IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA YOSONEGORO KABUPATEN GORONTALO

Penulis

  • Nurul Anggraini Djafar Universitas Negeri Gorontalo
  • Sri Yulianty Mozin Universitas Negeri Gorontalo
  • Rosman Ilato Universitas Negeri Gorontalo

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)

Abstrak

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo. Program Studi S1 Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan dosen pembimbing I Dr. RosmanIlato, M.Pd dandosenpembimbing II Dr. SriYuliantyMozin, ST, MPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro KabupatenGorontalo, dilihat dariaspek Tujuandansasaran/standar, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan sikap pelaksana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo telah di implementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dilihat dari aspek Tujuan dan sasaran/standar, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana,komunikasiantar organisasi dan sikap pelaksana. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan yaitu masih terdapat ketidakmerataan dalam bantua, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan, masih kekurangan pelaksana kebijakan di kecamatan, dalam pelaksanaan terdapat sumber daya manusia,sumber daya anggaran, sarana dan prasarana dan sikap pelaksana. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang ada. Masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi yakni dalamaspek Tujuan dan sasaran/standar, sumber daya, karakteristik organisasipelaksana, komunikasi antar organisasidan sikap pelaksana.

 The Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency. Bachelor’s Degree Program in Public Adminisration,, Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Gorontalo. The Prancipal Supervisor is I Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd and supervisor II Dr. SriYulianty Mozin, ST, MPA. This research aims to understand how the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy is carried out in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency, in terms of objectives and targets/standards, resources, characteristics of the implementing organisation, inter-organizational communication, and the attitude of the implementers. This research method uses a descriptive approach with qualitative data analysis. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Based on the research results in the field, the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency, has been implemented in accordance with Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH). In detail, the implementation is observed from the aspects of objectives and targets/standards, resources, characteristics of the implementing organisation, inter-organizational communication, and the attitude of the implementers. However, there are still some problems found during the implementation, such as uneven assistance distribution, lack of communication and coordination between policy implementers at the sub-district level, and various issues related to human resources, budget resources, facilities and infrastructure, and the attitude of implementers. To conclude, the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency, has not been carried out optimally according to the existing regulations. Several aspects still need to be improved and enhanced, including objectives and targets/standards, resources, characteristics of implementing organisation, inter-organizational communication, and the attitude of the implementers.

Unduhan

Diterbitkan

2026-08-08