IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DI PROVINSI BANTEN

Abstrak

Judul dalam artikel ini yaitu Implikasi Yuridis terhadap Tenaga Kerja Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana eksistensi tenaga kerja Alih Daya terkait hak konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tangerang, serta bagaimana implikasi yuridis terhadap tenaga kerja Alih Daya di Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi tenaga kerja Alih Daya terkait hak konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tangerang, serta implikasi yuridis terhadap tenaga kerja Alih Daya di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kemudian pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder untuk selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: 1) Eksistensi tenaga kerja alih daya terkait hak konstitusional baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja berada dalam ketidakpastian, baik itu dilihat dari eksistensinya dalam hubungan kerja maupun dari hak-hak tenaga kerja alih daya itu sendiri. Jika dilihat dari hubungan kerja, status hubungan kerja hanya dibuat antara tenaga kerja alih daya dengan perusahaan alih daya, namun tenaga kerja alih daya harus tunduk pada aturan perusahaan user atau pengguna jasa alih daya, sementara itu secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum antara tenaga kerja alih daya dengan perusahaan pengguna jasa alih daya; 2) Implikasi yuridis terhadap tenaga kerja alih daya di Kabupaten Tangerang yaitu berpengaruh terhadap pemenuhan jaminan hak-hak tenaga kerja alih daya yang dapat merugikan tenaga kerja alih daya, karena dengan sistem kerja alih daya tidak terdapat kepastian dan keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga kerja alih daya, serta perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja pun manjadi rendah, sedangkan cara bekerja, waktu, dan sistem kerja tenaga alih daya ini sama dengan tenaga kerja tetap.