PENGARUH PENGHAPUSAN PASAL 27 AYAT 3 PADA UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis

  • Baiq Nurhayati Hasanah Universitas Mataram
  • Erfina Nuralawiyah Universitas Mataram
  • Rubiah Agustiastuti Universitas Mataram
  • Nurhasanah Universitas Mataram

Kata Kunci:

Informasi dan transaksi elektronik, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kewenangan

Abstrak

Diantara factor-faktor yang mememngaruhi penghapusan pasal 27 ayat 3 dalam undang- undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode penelitian yang kami gunakan untuk memperoleh data penelitian adalah study literatur dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi, dimana dalam penelitian ini kami memperoleh informasi dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan Pustaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi perubahan dalam lingkungan kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan yang mungkin terjadi bagi pelaku bisnis elektronik dan pengguna layanan elektronik. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi penghapusan pasal 27 ayat 3, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik dalam mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di Indonesia.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini dapat mengklaim Tindakan terhapusnya pasal 27 ayat 3.

Among the factors that influenced the abolition of article 27 paragraph 3 in law no. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. The research method we use to obtain research data is literature study and uses a qualitative approach because the data produced is in the form of words or descriptions, where in this research we obtained information from various sources, including journals, books, documentation, the internet and libraries. This research aims to analyze the constitution in national and state life. This research will also identify potential changes in the environment of authority, responsibility and protection that may occur for e-business actors and e-service users. By gaining a better understanding of the consequences of abolishing article 27 paragraph 3, it is hoped that this research can provide a better view in supporting the development of technology and innovation in Indonesia. Thus, it can be concluded that through this research it is possible to claim that Article 27 paragraph 3 has been abolished.

Unduhan

Diterbitkan

2026-10-29