Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibukota Nusantara Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Po

Abstrak

Pengaturan HGU diatur di UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria menjadi pedoman Pemerintah dalam memberikan hak tersebut kepada orang, badan hukum atau pengelola hak yang diberikan tersebut. Tidak boleh peraturan saling bertentangan kecuali apabila dinyatakan dirubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya mengenai lahirnya PP Nomor 12 Tahun 2023 tentu lahir dari rencana Pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke IKN dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Jenis peneitian hukum normatif berpedoman pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan Pengaturan HGU secara umum diatur dalam UUPA. Dimana banyak sekali perbedaan dan persamaan dari pengaturan tersebut. Ditemukan terjadinya tumpah tindih hukum akan kepentingan peraturan tersebut. Konsep ideal pengaturan pengelolaan HGU di IKN perlu pengaturan yang baik untuk keberlanjutan dan pembangunan IKN. Perlu mekanisme pengujian UUPA dengan UUD 1945 mengenai apakah masih layak keberlakuannya.