ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA MELALUI WHATSAPP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstrak

Aspek hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi melalui Whatsapp yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku kasus pencurian data pribadi melalui Whatsapp. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencurian data melalui WhatsApp seharusnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo 46 dan Pasal 32 jo 48 UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah, serta Pasal 65 dan 67 UU Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Namun, dalam praktiknya seluruh 114 dari tahun 2021-2025 kasus masih terhenti pada tahap penyelidikan tanpa ada yang mencapai tahap persidangan. Kasus ini terkendala dalam tahap penyelidikan bukan karena perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana, melainkan karena kendala teknis dalam pembuktian identitas pelaku.

Criminal law aspects of personal data theft crimes through WhatsApp as reviewed based on the Electronic Information and Transaction Law and to examine law enforcement against perpetrators of personal data theft cases through WhatsApp. This research uses a normative juridical method with a doctrinal approach, analyzing primary legal materials in the form of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as secondary and tertiary legal materials.

The results of the study show that data theft via WhatsApp has fulfilled the elements of a criminal offense as stipulated in Article 30 jo 46 and Article 32 jo 48 of the ITE Law with a maximum criminal penalty of 9 years imprisonment and a fine of 3 billion rupiah, as well as Articles 65 and 67 of the Personal Data Protection Law with a maximum penalty of 5 years imprisonment and a fine of 5 billion rupiah. However, in practice, all 114 cases from 2021-2025 are still stuck at the investigation stage with none reaching the trial stage. These cases are stalled at the investigation stage not because the acts do not constitute criminal offenses, but due to technical challenges in proving the perpetrators' identities.