EVALUASI ARAH KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PELABUHAN TALANG DUKU: TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI

Abstrak

Pelabuhan Talang Duku di Provinsi Jambi merupakan pusat penting distribusi batubara yang berperan besar dalam ekonomi daerah. Namun, aktivitas pengangkutan batubara di kawasan ini menimbulkan berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pengangkutan batubara di Pelabuhan Talang Duku, dengan fokus pada implementasi peraturan terkait rute khusus dan jam operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur untuk memahami kompleksitas kebijakan dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama pelaksanaan kebijakan adalah minimnya pengawasan, koordinasi antar-lembaga yang lemah, serta terbatasnya infrastruktur khusus untuk angkutan batubara. Dampak sosial dari pelanggaran regulasi ini meliputi polusi, kebisingan, serta kerusakan jalan umum yang mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan pengawasan, pengembangan jalur transportasi khusus, dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan industri batubara yang berkelanjutan.

The Talang Duku Port in Jambi Province plays a critical role in coal distribution and significantly contributes to the regional economy. However, coal transportation activities in this area pose various challenges in terms of regulatory compliance and socio-economic impacts on local communities. This study aims to analyze the effectiveness of coal transportation policies at Talang Duku Port, focusing on implementing special route and operational time regulations. A qualitative approach and literature review were utilized to understand policy complexities and impacts. The findings reveal that major obstacles in policy enforcement include inadequate supervision, weak interagency coordination, and limited infrastructure for coal transport. The social impacts of these regulatory violations encompass pollution, noise, and road damage, disrupting the quality of life for nearby residents. In conclusion, enhanced supervision, dedicated transport routes, and stronger synergy between the government, mining companies, and communities are essential for sustainable coal industry management.