MENGUKUR KUALITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN TANGGA PARTISIPASI ARNSTEIN

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam pembangunan desa karena menentukan sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.Meskipun berbagai regulasi telah memberikan ruang partisipasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),praktik partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat simbolis atau tokenisme.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berdasarkan teori Tangga Partisipasi Arnstein,mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tokenisme dan dominasi elit,serta menjelaskan upaya strategis untuk mewujudkan partisipasi yang otentik.Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai jurnal ilmiah,buku, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa umumnya masih berada pada tingkat informing, consultation, dan placation yang termasuk dalam kategori tokenism. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dominasi elit desa,rendahnya kapasitas masyarakat, budaya patron-klien, ketimpangan akses informasi, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya keterwakilan kelompok rentan dalam forum pembangunan.Untuk meningkatkan kualitas partisipasi diperlukan penguatan transparansi pemerintahan desa, revitalisasi musyawarah desa, peningkatan kapasitas masyarakat,penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif.Dengan demikian, partisipasi masyarakat perlu diarahkan pada redistribusi kekuasaan yang memungkinkan warga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Community participation is a fundamental principle of village development as it determines the extent to which development policies and programs reflect community needs and aspirations. Although various regulations have provided participatory spaces through Village Deliberation Meetings (Musyawarah Desa) and Village Development Planning Meetings (Musrenbangdes), community participation is often limited to symbolic involvement or tokenism.This study aims to analyze the level of community participation in village development based on Arnstein’s Ladder of Participation, identify the factors causing tokenism and elite domination,and explain strategic efforts to achieve authentic participation. This research employs a qualitative approach through a literature review of scholarly journals, books, regulations, and previous studies relevant to village development and community participation. The findings indicate that community participation in village development generally remains at the levels of informing, consultation, and placation, which fall within the category of tokenism. This condition is influenced by elite domination, limited community capacity, patron-client culture, unequal access to information, weak accountability mechanisms, and inadequate representation of marginalized groups. Strengthening government transparency, revitalizing village deliberation forums, enhancing community capacity, reinforcing the role of Village Consultative Bodies, and developing more inclusive participation mechanisms are essential to improve participation quality. Therefore, community participation should be directed toward a redistribution of power that enables citizens to exert genuine influence over village development decision-making processes.