ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN DIGITAL NON-TUNAI TANPA IJAB QABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan, termasuk di antaranya penggunaan pembayaran digital non-tunai yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah transaksi pembayaran digital yang sering kali dilakukan tanpa adanya ijab qabul secara lisan maupun tertulis antara pihak penjual dan pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, ijab qabul merupakan rukun penting dalam akad muamalah untuk menciptakan kesepakatan yang sah dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi pembayaran digital non-tunai tanpa ijab qabul berdasarkan fiqih muamalah serta meninjau keabsahannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, serta regulasi terkait transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pembayaran digital tanpa ijab qabul secara eksplisit tetap dapat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur ridha antara kedua belah pihak, terdapat kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks digital, sistem pembayaran yang terprogram secara otomatis dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Dengan demikian, transaksi tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

The development of digital technology has driven significant changes in the financial transaction system, including the use of non-cash digital payments which are increasingly widespread in society. One interesting phenomenon to study is digital payment transactions which are often carried out without any verbal or written ijab qabul between the seller and the buyer. In Islamic economic law, ijab qabul is an important pillar in the muamalah contract to create a valid agreement and avoid the element of gharar (unclarity). This study aims to analyze non-cash digital payment transactions without ijab qabul based on muamalah fiqh and review their validity from the perspective of Islamic economic law. The method used is library research with a qualitative approach, analyzing various sources such as the Qur'an, Hadith, opinions of scholars, and regulations related to digital transactions. The results of the study show that digital payment transactions without explicit ijab qabul can still be considered valid if they have fulfilled the elements of consent between the two parties, there is clarity about the object of the transaction, and do not contain elements of usury, gharar, and maisir. In the digital context, a programmed payment system is automatically considered a form of agreement that has been previously agreed upon. Thus, the transaction remains in line with the principles of muamalah in Islamic economic law.