ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 88/PHP.KOT-XIX/2021 TENTANG SENGKETA PEMILUKADA KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Abstrak

Salah satu syarat permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sejak diterbitkannya aturan tersebut sebagian besar gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ambang batas Perselisihan Hasil Pemilukada. Hakim tidak dapat menemukan pelanggaran hukum ketika gugatan tidak memenuhi ambang batas Perselisihan Hasil Pemilukada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan aturan hukum di pemilukada serentak agar mempertimbangkan rasa keadilan bagi pasangan calon kepala daerah.

One of mandatory requirements to submit an acceptable lawsuit of dispute over the election result, is the threshold set out in article 158 paragraph (1) and (2) of law number 10 of 2016. Which is after the enactment of this regulation most of lawsuit of dispute over the election result submitted before the Constitutional Court, are deemed unacceptable as they do not the said threshold. The judge can not find law violation if the lawsuit does not meet the threshold. This study uses a normative method with a statutory approach. This study recommends the need for refinement and renewal. Of legal rules considering a sense of justice for the candidate pairs of head of district.