PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN

(Studi Kasus Diwilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jaksa dan studi dokumentasi kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan implementasi kebijakan keadilan restoratif dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan kebijakan dari pimpinan, sosialisasi kepada petugas, dan respons positif dari masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif, terbatasnya fasilitas anggaran dan sumber daya manusia, resistensi dari korban dan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan memberikan dampak positif dalam menyelesaikan konflik hukum dengan lebih humanis dan efektif. Keadilan restoratif terbukti mampu memulihkan hubungan sosial, mengurangi beban perkara di pengadilan, dan memberikan kepuasan kepada korban. Untuk optimalisasi penerapan, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan petugas, dan penguatan koordinasi antar lembaga.

Restorative justice is a new paradigm in the criminal justice system that prioritizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice for crimes of misconduct within the jurisdiction of the Deli Serdang District Prosecutor's Office Branch in Pancur Batu.The research method used was empirical juridical with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with prosecutors and case documentation studies. Data analysis was conducted descriptively and analytically to illustrate the implementation of restorative justice policies in practice. The results indicate that the implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 at the Deli Serdang District Prosecutor's Office Branch has been carried out in accordance with applicable regulations. Supporting factors for implementation include policy support from leadership, outreach to officers, and a positive response from the community. However, several obstacles to its implementation exist, including: a lack of public understanding of the concept of restorative justice, limited budget and human resources, and resistance from victims and their families.This study concludes that the application of restorative justice to crimes of misconduct has a positive impact on resolving legal conflicts in a more humane and effective manner. Restorative justice has been proven to restore social relationships, reduce the burden of court cases, and provide satisfaction to victims. To optimize its implementation, increased outreach, officer training, and strengthened coordination between institutions are needed.