PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DARURAT: PERBANDINGAN ANTARA FAST TRACK LEGISLATION DENGAN PERPU

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep fast track legislation sebagai alternatif yang lebih objektif dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Konsep ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menangani masalah yang memerlukan respons cepat dari pemerintah. Dalam konteks ini, instrumen seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dianggap cenderung bersifat subjektif karena ditentukan oleh presiden. Sebagai alternatif, konsep fast track legislation mengusulkan mekanisme khusus yang mempercepat proses pembentukan undang-undang untuk masalah-masalah yang mendesak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011, yang secara umum dapat dikualifikasikan sebagai konsep fast track legislation, mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, baik DPR maupun Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. Ini berlaku ketika ada keadaan darurat, konflik, bencana alam, atau situasi lain yang memerlukan penanganan segera untuk kepentingan nasional. Dengan menerapkan konsep ini secara tepat, terukur, dan cepat, pemerintah dapat memberikan respons yang lebih responsif terhadap tuntutan situasi negara yang dihadapi.

ABSTRACT

This study examines the concept of fast track legislation as an alternative that is more objective in the legislative process in Indonesia. This concept involves the House of Representatives (DPR) in addressing issues that require a quick response from the government. In this context, instruments such as Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) are considered to be subjective as they are determined by the president. As an alternative, the concept of fast track legislation proposes a specific mechanism to expedite the process of enacting laws for urgent issues. Article 23 paragraph (2) of Law No. 12 of 2011, which can generally be qualified as the concept of fast track legislation, regulates that in certain circumstances, both the DPR and the President can propose a Draft Law outside the National Legislation Program (Prolegnas). This applies when there is an emergency, conflict, natural disaster, or other situations that require immediate handling for national interests. By implementing this concept appropriately, measurably, and quickly, the government can provide a more responsive response to the demands of the country's situation.