TINDAK PIDANA KHUSUS ANALISIS KASUS DALAM PRESPEKTIF UU ITE NO. 1 TAHUN 2024

( STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MELIBATKAN SARWENDAH)

Abstrak

Kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menghindari ujaran yang dapat menyinggung atau merugikan individu maupun kelompok tertentu. Meskipun begitu, masih terdapat individu yang mengungkapkan pendapatnya secara berlebihan di media sosial hingga dapat menimbulkan perasaan tersinggung atau terluka pada orang lain. Dengan Adanya kondis tersebut pemerintah meras perlu mengatur regulasi tentang kejahatan di media sosial oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Sarwendah menjadi sasaran tuduhan dan komentar negatif terkait hubungannya dengan Betrand Peto. Berdasarakan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh terkait Penerapan UU ITE Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik terhadap Artis Sarawendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kasus. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 A Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagimana telah diubah Dalam undang-undang No.01 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut ditegaskanBerdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pencemaran nama baik yang menimpa asrtis Sarwendah benar merupakan kasus pencemaran nama baik. Hal ini didasrakan pada Pasal 27 A Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagimana telah diubah Dalam undang-undang No.01 Tahun 2024. Dimana setiap tindkan yang dilakukan oleh kelima akun tiktok tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat Dalam pasal 27 A.

Freedom of expression must be exercised wisely and responsibly, avoiding speech that can offend or harm certain individuals or groups. Even so, there are still individuals who express their opinions excessively on social media so that they can cause feelings of offense or hurt to others. With this condition, the government urgently needs to regulate crimes on social media, therefore, the government formed the Indonesian Electronic Information and Transaction Law. Sarwendah was the target of accusations and negative comments regarding his relationship with Betrand Peto. Based on this, the author wants to research further related to the application of the ITE Law in handling defamation cases against Sarawendah artists. The method used in this study is a normative research method, namely through primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. This normative research uses a case approach. In the Electronic Information and Transaction Law (ITE), defamation is regulated in article 27 A Jo Law No. 11 of 2008 concerning ITE, as amended in Law No. 01 of 2024. In this article, it is emphasized that based on the discussion above, it can be concluded that the defamation case that befell Sarwendah's asrtis is indeed a defamation case. This is based on Article 27 A Jo Law No. 11 of 2008 concerning ITE, as amended in Law No. 01 of 2024. Where every jab made by the five tiktok accounts is in accordance with the elements contained in article 27 A.