IMPLEMENTASI ASPEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Kata Kunci:
Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah, Pelayanan Bimbingan KonselingAbstrak
Dalam penelitian ini membahas implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling yang terjadi di sekolah. Adapun hasilnya adalah: manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi stakeholders sekolah. Seperti kelompok stakeholders adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi stakeholders dan penyusunan program BK pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan.
This study discusses the implementation of aspects of school-based management in counseling guidance services that occur in schools. The results are: school-based management in counseling guidance services is a management model that provides wider autonomy to schools including madrasas to manage school resources and encourage schools to increase the participation of school members and the community to achieve school goals within the framework of national education. The implementation of school-based management in counseling guidance in schools requires the cooperation and participation of school stakeholders. Such stakeholder groups are principals and their representatives, teachers, students, counselors, government representatives and representatives of educational organizations. Thus, the preparation of the BK program in schools requires the cooperation and participation of stakeholders and the preparation of the BK program in its implementation also requires openness.
