PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI (STUDI PUTUSAN NOMOR 265/PDT.G/2024/PN SBY)

Abstrak

Jual beli tanah termasuk dalam jenis perjanjian formil karena tanah memiliki kedudukan khusus sebagai sumber daya yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pengaturan yang ketat ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terkait dan memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu, proses jual beli tanah harus dilakukan dengan mematuhi berbagai ketentuan hukum, seperti kewajiban melibatkan pejabat yang berwenang, misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang bertugas memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering digunakan untuk mengatasi keterlambatan, tetapi dapat menimbulkan wanprestasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwas Putusan Nomor 27/pdt.G/2013/PN/Blt dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Blt menyatakan sahnya jual beli tanah menurut hukum, termasuk hukum adat yang melibatkan perangkat desa, tetapi tidak dapat dilanjutkan dengan balik nama karena objek sengketa hanya dibeli sebagian, yang mengharuskan proses pemecahan tanah oleh PPAT sesuai Pasal 48 PP 24 Tahun 1997. Dalam perjanjian jual beli, itikad baik menjadi dasar penting sebagai perlindungan hukum preventif, sementara gugatan ke pengadilan berfungsi sebagai perlindungan hukum represif untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan jika terjadi sengketa.

Land sale and purchase is included in the type of formal agreement because land has a special position as an important resource for the life and livelihood of the community. This strict regulation aims to protect the rights of related parties and ensure legal certainty over land ownership. Therefore, the land sale and purchase process must be carried out in accordance with various legal provisions, such as the obligation to involve authorized officials, for example the Land Deed Making Officer (PPAT), whose job is to ensure that the transaction is valid and in accordance with applicable law. The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is often used to overcome delays, but can cause defaults that result in legal uncertainty in land ownership. This research was conducted with a normative research type in accordance with the title and problems to be discussed in this research. The results of this study found that Decision Number 27/pdt.G/2013/PN/Blt and Decision Number 7/Pdt.G/2015/PN.Blt stated that the sale and purchase of land was valid according to law, including customary law involving village officials, but could not be continued with a change of name because the object of the dispute was only purchased in part, which requires the process of dividing the land by the PPAT in accordance with Article 48 PP 24 of 1997. In a sale and purchase agreement, good faith is an important basis as preventive legal protection, while a lawsuit to the court functions as repressive legal protection to ensure legal certainty and justice in the event of a dispute.