AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR ATAS TATA KELOLA KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Abstrak

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya pada tingkat pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desentralisasi. Artikel ini bertujuan menganalisis kondisi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan data resmi dan kajian literatur, tanpa melalui riset lapangan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah data sekunder dari lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Transparency International Indonesia, serta artikel-artikel ilmiah terindeks nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus meningkat, namun peningkatan administratif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang justru menurun pada tahun 2025. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas formal (compliance-based accountability) belum otomatis diikuti oleh akuntabilitas substantif yang berorientasi pada integritas dan partisipasi publik. Artikel ini merekomendasikan penguatan keterbukaan informasi, digitalisasi tata kelola anggaran, dan pengawasan partisipatif masyarakat sipil sebagai langkah lanjutan memperkuat transparansi pemerintahan daerah.

Accountability and transparency are two main pillars of good governance, particularly at the local government level, which directly deals with public services and decentralized financial management. This article aims to analyze the condition of accountability and transparency in Indonesian local governments based on official data and literature review, without conducting field research. The method used is a library research approach, examining secondary data from official institutions such as the Audit Board of Indonesia (BPK) and Transparency International Indonesia, as well as nationally indexed scientific articles. The findings show that the achievement of Unqualified Opinions (WTP) on Local Government Financial Reports (LKPD) has continued to increase, yet this administrative improvement has not been fully accompanied by an improvement in Indonesia's Corruption Perceptions Index (CPI), which instead declined in 2025. This gap indicates that formal, compliance-based accountability has not automatically been followed by substantive accountability oriented toward integrity and public participation. This article recommends strengthening information disclosure, budget governance digitalization, and participatory civil society oversight as further steps to strengthen local government transparency.