ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Kata Kunci:
Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Perbankan, Penegakan Hukum, Ojk, Kebocoran DataAbstrak
Dalam menghadapi pesatnya perkembangan era digital, perlindungan data pribadi menjadi isu penting bagi berbagai sektor, khususnya perbankan yang menyimpan data nasabah secara sensitif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh guna melindungi hak dasar individu atas data pribadinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji kepastian hukum perlindungan data pribadi, dengan fokus pada tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana yang diatur UU PDP serta penerapannya dalam sektor perbankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU PDP mampu memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas dan harmonisasi antara hukum nasional, prinsip internasional, serta nilai Pancasila, sekalipun penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi keamanan data dan pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan efektivitasnya meningkat.
In the face of the rapid development of the digital era, personal data protection has become a critical issue for various sectors, particularly banking, which stores sensitive customer data. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) serves as a solid and comprehensive legal foundation to protect individuals' fundamental rights to their personal data. This study uses a normative legal approach to examine the legal certainty of personal data protection, focusing on the administrative, civil, and criminal responsibilities stipulated in the PDP Law and its application in the banking sector. The analysis shows that the PDP Law provides legal certainty through clear regulations and harmonization of national law, international principles, and Pancasila values, although law enforcement still faces several challenges. Therefore, data security reform and stricter oversight by the Financial Services Authority (OJK) are needed to optimize and increase the effectiveness of personal data protection in Indonesia.
