PERBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PROVINSI JAWA TENGAH DAN NUSA TENGGARA TIMUR: ANALISIS KEBIJAKAN DAN TANTANGAN

Abstrak

Penelitian ini membandingkan implementasi e-government di Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan meninjau aspek kebijakan, strategi, serta tantangan yang dihadapi. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat kesiapan digital lebih tinggi berkat infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang baik, dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Sebaliknya, NTT masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kapasitas teknis aparatur yang terbatas. Meski demikian, inovasi seperti aplikasi e-NADI menunjukkan langkah positif menuju birokrasi digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang adaptif dan pemerataan infrastruktur digital untuk memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Indonesia.

This study compares the implementation of e-government in Central Java and East Nusa Tenggara (NTT), focusing on policy frameworks, strategies, and implementation challenges. Using a qualitative descriptive approach through literature review, the analysis draws on academic sources and government documents. The findings indicate that Central Java demonstrates a higher level of digital readiness supported by adequate infrastructure, competent human resources, and effective inter-agency coordination. In contrast, NTT still faces significant barriers, including limited internet access, low digital literacy, and insufficient technical capacity among public officials. Nevertheless, innovations such as the e-NADI application mark a positive step toward digital bureaucracy. The study emphasizes the importance of adaptive national policies and equitable digital infrastructure development to strengthen the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) across Indonesia.