ANALISIS REGULASI DAN TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dampak regulasi pertambangan Indonesia terhadap perlindungan masyarakat adat. Analisis menunjukkan bahwa regulasi masih perlu memperlihatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Diperlukan perbaikan legislasi dan sistem pengelolaan pertambangan, terutama dalam hal standardisasi reklamasi dan pengelolaan pasca-pertambangan. Lisensi adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk menerapkan standarisasi, sehingga tanah dapat dikelola setelah pertambangan, limbah dapat diolah, dan kebijakan dibuat untuk mendorong kegiatan pertambangan dan konservasi yang baik untuk lingkungan.

This study examines the impact of Indonesian mining regulations on the protection of indigenous peoples. The analysis reveals that the regulations still need to reflect the recognition and protection of the rights of indigenous peoples. There is a need to improve mining management legislation and systems, particularly in terms of standardization of reclamation and post-mining management. Licensing is one policy that can be used to implement standardization, ensuring that the land is managed after mining, waste is handled, and policies are made to encourage mining and conservation activities that are good for the environment.