ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA

Abstrak

Dalam praktek  kehidupan sehari-hari, seringkali kita menilai orang lain yang melakukan tindak pidana, padahal proses hukum terhadap orang tersebut belum selesai. Apabila ada orang yang ditangkap polisi karena dicurigai misalkan melakukan pencurian, maka masyarakat menilai orang tersebut sebagai pencuri. Label seperti kejahatan yang diberikan kepada seseorang/kelompok orang pasti akan berdampak buruk bagi orang tersebut dan berdampak bagi lingkungan dimana orang tersebut tinggal.lantas bagaimana jika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berdasarkan keadilan tetap, siapa yang dapat mengembalikan stigma buruk terhadap yang bersangkutan. Meskipun hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, praktik dalam kehidupan dimasyarakat semacam ini lazim terjadi. Pengaturan  selanjutnya  dari  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 KUHAP J.o Undang-Undang Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) mengatur asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, sangat penting untuk berhati-hati baik dalam penyidikan, penuntutan maupun putusan hakim serta mempertimbangkan hak asasi manusia tersangka. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam lingkup perlindungan hak asasi manusia, namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka dalam proses hukum di masyarakat belum mencapai keadilan. Seringkali masyarakat mengambil keputusan sebelum putusan diberikan, seakan-akan stigma terhadap yang bersangkutan sudah bersalah. Asas praduga tak bersalah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan (good law) di Indonesia. Hak atas praduga tak bersalah merupakan hak asasi manusia yang ditegakkan oleh negara, sehingga sangat penting bagi setiap orang, baik penegak hukum maupun masyarakat, untuk menghormati dan menegakkannya.

In the practice of daily life, we often judge other people who have committed criminal acts, even though the legal process against that person has not been completed. If someone is arrested by the police on suspicion of, for example, committing theft, then the public views that person as a thief. A label such as a crime given to a person/group of people will definitely have a bad impact on that person and have an impact on the environment where that person lives. So what if the person concerned is declared innocent based on a court decision based on permanent justice, who can return the bad stigma to the person? concerned. Even though Indonesian law adheres to the principle of presumption of innocence, this kind of practice in society is common. The subsequent regulation of the principle of presumption of innocence in the Criminal Procedure Code (KUHAP), makes this principle better known in the process of criminal cases. This principle also gives suspects or defendants the right to obtain legal assistance, this is as confirmed in article 54 of the Criminal Procedure Code J.o Judiciary Law No. 48 of 2009 Article 8 paragraph (1) regulates the principle of presumption of innocence, which states that every person suspected of committing a criminal act is presumed innocent until a court decision states otherwise. It is very important to be careful both in investigations, prosecutions and judges' decisions and to consider the human rights of suspects. Many laws and regulations in Indonesia contain provisions regarding the principle of presumption of innocence within the scope of human rights protection, but the principle of presumption of innocence is applied. The suspect's rights in the legal process in society have not yet achieved justice. Often people make decisions before the verdict is given, as if the stigma is that the person concerned is already guilty. The principle of presumption of innocence is regulated in many laws and regulations (good law) in Indonesia. The right to the presumption of innocence is a human right enforced by the state, so it is very important for everyone, both law enforcers and society, to respect and uphold it.