IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT: PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU PERASURANSIAN
Kata Kunci:
Asas Itikad Baik, Asuransi Jiwa Kredit, KUHPerdata, UU Perasuransian, Penyelesaian Sengketa KlaimAbstrak
Sengketa klaim asuransi jiwa kredit semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini fokus pada penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan UU Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya transparansi informasi dan perbedaan interpretasi asas itikad baik. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menawarkan solusi, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pihak tentang asas itikad baik, (2) memperkuat regulasi dan pengawasan, serta (3) meningkatkan transparansi dan komunikasi antara para pihak.
Disputes over credit life insurance claims are on the rise, raising concerns about the lack of legal certainty and justice for the parties involved. This study focuses on the application of the principle of good faith in the settlement of credit life insurance claim disputes, based on Article 1338 of the Civil Code and the Insurance Law. The research method used is normative juridical, analyzing regulations, court decisions, and related legal concepts. The results show that the implementation of the principle of good faith in the settlement of credit life insurance claims disputes still faces obstacles, such as a lack of information transparency and differences in the interpretation of the principle of good faith. To overcome this, this study offers solutions, namely: (1) increasing the awareness and understanding of the parties regarding the principle of good faith, (2) strengthening regulations and supervision, and (3) increasing transparency and communication between the parties.
