EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENJAGA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Studi Kasus: Pemerintah Kota Batam dan BP Batam

Abstrak

Penerapan kebijakan ex-officio melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 menjadi titik balik tata kelola Kota Batam dengan mengakhiri dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menganalisis efektivitas collaborative governance kedua instansi dalam menjaga dan meningkatkan iklim investasi menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus, serta kerangka teori (Ansell & Gash, 2008) yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan penyatuan kepemimpinan berhasil mereduksi asimetri kekuasaan dan ego sektoral, menyelaraskan perencanaan infrastruktur strategis, serta mengintegrasikan sistem perizinan, yang tercermin dari lonjakan realisasi investasi Rp30,90 triliun pada 2025 dan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Kendati keberhasilan ini masih sangat bergantung pada figur kepemimpinan Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam, bukan pada sistem kolaborasi yang terlembaga secara mandiri, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis dan kelembagaan kolaborasi permanen untuk menjamin keberlanjutan iklim investasi tanpa ketergantungan pada figur pemimpin.

The implementation of the ex-officio policy through Government Regulation Number 62 of 2019 marked a turning point in Batam City governance by ending the dualism of authority between the Batam City Government and the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam). This study analyzes the effectiveness of collaborative governance between the two agencies in maintaining and improving the investment climate using qualitative descriptive methods and case studies, as well as a theoretical framework (Ansell & Gash, 2008) that includes initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The results show that the unification of leadership has succeeded in reducing power asymmetries and sectoral egos, aligning strategic infrastructure planning, and integrating the licensing system, as reflected in the surge in investment realization of IDR 30.90 trillion in 2025 and economic growth above 7%. Although this success is still highly dependent on the leadership figure of the Mayor of Batam as Head of BP Batam, rather than on an independently institutionalized collaboration system, strengthening technical regulations and institutionalizing permanent collaboration are needed to ensure the sustainability of the investment climate without dependence on a leader figure.