ANALISIS MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Penulis

  • Rahma salmiarti UIN Imam Bonjol Padang
  • Madinatul Zahra UIN Imam Bonjol Padang
  • Sasmi Nelwati UIN Imam Bonjol Padang

Kata Kunci:

Musyawarah mufakat, demokrasi, hak dan kewajiban warga Negara

Abstrak

Musyawarah, secara etimologis berasal dari kata Arab syura yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, telah berkembang mencakup proses pengambilan pendapat melalui diskusi. Ini tidak hanya mengacu pada pengambilan suatu hal dari orang lain tetapi juga mencakup diskusi berbagai perkara yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka dari buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan analisis musyawarah mufakat dalam konteks demokrasi berdasar kedaulatan rakyat serta hak dan kewajiban warga Negara dan untuk memperoleh bahan-bahan tentang berbagai teori yang penting dari sudut pandang topik penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik analisis mengumpulkan literatur Hak dan kewajiban saling bergantung dan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tetap terjaga keseimbangannya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memenuhi peranannya sebagai warga negara dan mendapat pengakuan atas hak-haknya sesuai dengan pelaksanaan tugasnya rahim. Semua yang kamu punya. Ketika hak dan kewajiban tidak berfungsi secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari, Di Indonesia, musyawarah memastikan semua suara didengar sesuai dengan prinsip Hukum Pancasila, keputusan harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik dan harus seimbang untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Pasal 27-34 UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban ini. Kesetaraan hak warga negara penting untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Musyawarah, etymologically derived from the Arabic word shura which means taking honey out of the hive, has developed to include the process of taking opinions through discussion. It not only refers to the taking of a matter from another person but also includes the discussion of various matters that are important in daily life, both within the scope of family, community, and in the life of the nation and state. The method of this research is to use the library research method to collect library materials from books, magazines, and others related to the analysis of consensus deliberation in the context of democracy based on popular sovereignty and the rights and obligations of citizens and to obtain materials on various theories that are important from the point of view of the research topic. Researchers also use the analysis technique of collecting literature Rights and obligations are interdependent and must be carried out in such a way as to maintain their balance in everyday life. Obligations are things that must be fulfilled by a person in order to fulfill his role as a citizen and receive recognition for his rights in accordance with the performance of his duties in the womb. Everything you have. When rights and obligations do not function harmoniously in daily life, In Indonesia, deliberation ensures all voices are heard in accordance with the principles of Pancasila Law, decisions must be accountable to God and society. The rights and obligations of citizens are reciprocal and must be balanced to maintain social order and justice. Articles 27-34 of the 1945 Constitution regulate these rights and obligations. Equality of citizens' rights is important to avoid social jealousy and maintain harmony in society.

Unduhan

Diterbitkan

2024-06-30