PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGAN FAKIR MISKIN

Abstrak

Peran Pemerintah sangat penting dalam menanggulangi masalah kemiskinan, seperti yang yang tertera dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. kemiskinan peran Pemerintah adalah sebagai pengatur kebijkan dalam segi perlindungan dan penangan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan adalah tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini akan diteliti upaya pemerintah dan pemerintah daerah mengatasi kemiskinan di Desa Sumberejo Kec.Ambulu Kab.Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Penelitan ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

The role of the Government is very important in overcoming the problem of poverty, as stated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states "the poor and neglected children are cared for by the state". poverty, the role of the Government is as a policy regulator in terms of protecting and handling poverty problems. The problem of poverty is the responsibility of the state, government and regional governments. In this research, the efforts of the government and regional governments to overcome poverty in Sumberejo Village, Ambulu District, Jember Regency will be examined based on Law Number 13 of 2011. This research is normative juridical research using statutory and conceptual approaches.