PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

(Studi Kasus: Kasus Rafael Alun Trisambodo)

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi ancaman nyata yang menggerus integritas sistem keuangan Indonesia, sehingga dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai garda terdepan dalam mencegah dan memberantas praktik ini. Salah satu kasus yang memperkuat urgensi peran PPATK adalah pengungkapan transaksi keuangan mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. Dengan menggunakan pendekatan analisis keuangan berbasis teknologi big data dan artificial intelligence, PPATK berhasil mengungkap pola pencucian uang melalui nominee serta aset tersembunyi yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dalam kasus ini, PPATK mengidentifikasi transaksi tidak wajar, menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA), dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. Selain tindakan represif, PPATK juga fokus pada upaya pencegahan dengan mengawasi kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaporkan transaksi mencurigakan, serta memperkuat kerja sama internasional guna membendung aliran dana ilegal lintas negara. Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK terus memperkokoh sistem Anti Pencucian Uang (APU) di Indonesia melalui inovasi dan kolaborasi lintas lembaga. Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi contoh konkret betapa pentingnya penguatan fungsi PPATK dalam menjaga stabilitas keuangan nasional dan meningkatkan transparansi keuangan negara. Dengan langkah ini, Indonesia bergerak menuju sistem keuangan yang lebih bersih dan akuntabel.

Money laundering offenses have become a real threat that erodes the integrity of Indonesia's financial system, prompting the establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as the front line in preventing and combating this crime. One case that highlights the urgency of PPATK's role is the exposure of suspicious financial transactions involving Rafael Alun Trisambodo. By utilizing financial analysis approaches based on big data technology and artificial intelligence, PPATK successfully uncovered money laundering patterns using nominees and hidden assets spread across domestic and international locations. In this case, PPATK identified irregular transactions, compiled a Financial Analysis Report (LHA), and submitted it to law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) for further investigation. Besides its repressive actions, PPATK also focuses on preventive measures by monitoring the compliance of Financial Service Providers (PJK) in reporting suspicious transactions, while strengthening international cooperation to curb the flow of illicit funds across borders. Backed by the legal framework of Law No. 8 of 2010, PPATK continues to reinforce Indonesia’s Anti-Money Laundering (AML) system through innovation and inter-agency collaboration. The Rafael Alun Trisambodo case serves as a concrete example of how vital it is to strengthen PPATK’s functions in maintaining national financial stability and enhancing the transparency of the country's financial sector. With these efforts, Indonesia moves closer to building a cleaner and more accountable financial system.