DINAMIKA PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM KURUN WAKTU ORDE LAMA DAN ORDE BARU: STUDI HISTORIS TERHADAP IMPLEMENTASI IDEOLOGI DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sebagai dasar negara dan konstitusi, keduanya memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan simbol perjuangan nasional dan UUD 1945 diterapkan secara fleksibel untuk mengakomodasi kondisi politik yang tidak stabil. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, Pancasila diformalkan sebagai doktrin negara dan dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sementara UUD 1945 dipertahankan tanpa perubahan demi stabilitas politik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis hubungan antara ideologi, konstitusi, dan praktik pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dan implementasi nyata, yang sering kali menyimpang dari prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dan pelaksanaan yang konsisten agar Pancasila dan UUD 1945 benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

This study explores the dynamics of the implementation of Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945) during the Old Order and New Order periods in Indonesia. As the state ideology and constitution, both played a vital role in shaping governmental policies. In the Old Order era, Pancasila was used as a symbol of national struggle, while the Constitution was applied flexibly to accommodate political instability. In contrast, during the New Order, Pancasila was formalized as a state doctrine and became a tool for legitimizing power, while the Constitution remained unchanged to maintain political control. Using a qualitative descriptive approach through literature study, this research analyzes the relationship between ideology, the constitution, and governance practices. The findings reveal a gap between ideal values and practical implementation, which often deviated from democratic principles and social justice. Therefore, a deeper understanding and consistent application are essential to ensure that Pancasila and the 1945 Constitution serve as true foundations for the nation.