INKONSISTENSI PENERAPAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PERLINDUNGAN KORBAN DI INDONESIA
Kata Kunci:
NCII, UU ITE, UU TPKS, Kekerasan Berbasis Gender Online, Perlindungan Korban.Abstrak
Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII) di Indonesia. Melalui penelitian hukum normatif, analisis terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan bahwa frasa “melanggar kesusilaan” yang tidak secara tegas memuat unsur non-consent memicu tiga masalah utama yaitu vonis ringan bagi pelaku, kriminalisasi korban, dan bebasnya pelaku karena kerancuan definisi consent (persetujuan). Meskipun UU TPKS dan revisi UU ITE 2024 membawa kemajuan, tumpang tindih aturan dan ketiadaan panduan hakim yang peka gender masih menjadi celah hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 45 UU ITE untuk memasukkan unsur non-consent, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung, dan peningkatan perlindungan bagi korban NCII.
This study examines the inconsistent application of Article 45(1) of Indonesia's ITE Law in non-consensual intimate image sharing (NCII) cases. Through normative legal research, analysis of three court decisions reveals that the vague phrase “violating decency,” which lacks an explicit non-consent element, leads to three main issues: (1) lenient sentences for perpetrators; (2) criminalisation of victims; and (3) acquittals due to confusion over consent definitions. Despite progress from the TPKS Law and 2024 ITE Law revisions, overlapping regulations and a lack of gender-sensitive judicial guidelines create legal loopholes. This study recommends amending Article 45 to explicitly include non-consent, issuing Supreme Court guidelines, and strengthening protections for NCII victims.
