JUAL BELI BARANG THRIF DALAM PERSPEKTIF AKAD DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai praktik jual beli thrifting dari sudut pandang hukum ekonomi islam. Meningkatnya popularitas thrifting menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi yang terjadi, khususnya terkait dengan keterbukaan mengenai kondisi barang bekas dan potensi risiko ketidakjelasan (gharar). Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah literatur, peraturan, serta fatwa yang berkaitan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa transaksi thrifting dapat dianggap sah secara syariah, dengan syarat memenuhi rukun dan ketentuan akad jual beli, yang mencakup kejelasan mengenai objek, harga, dan kesepakatan (ijab kabul), baik dalam transaksi secara langsung maupun melalui online. Cara mengatasi gharar adalah dengan memastikan transparansi informasi dari pihak penjual dan memberikan hak khiyar al-‘aib (hak untuk membatalkan transaksi akibat cacat) kepada pembeli. Dalam konteks yang lebih luas, praktik thrifting juga sejalan dengan prinsip maslahah mursalah (kepentingan umum) karena mendukung keberlanjutan lingkungan dan sistem ekonomi sirkular. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bukan pelarangan yang dibutuhkan, melainkan regulasi yang mendukung praktik thrifting yang etis dan transparan untuk menjamin adanya manfaat sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

This research aims to assess thrift buying and selling practices from the perspective of Islamic economic law. The increasing popularity of thrifting raises questions about the validity of the transactions that take place, particularly regarding the transparency about the condition of second-hand goods and the potential risk of uncertainty (gharar). This study employs a qualitative descriptive method with a literature study approach to examine the literature, regulations, and fatwas related to this topic. The research findings indicate that thrift transactions can be considered valid according to Islamic law, as long as they meet the pillars and conditions of the sale and purchase contract, which include clarity regarding the object, price, and agreement (ijab kabul), whether in direct transactions or online. Ways to address gharar include ensuring transparency of information from the seller and providing the right of khiyar al-‘aib (the right to cancel the transaction due to defects) to the buyer. In a broader context, thrifting practices are also in line with the principle of maslahah mursalah (public interest) as they support environmental sustainability and a circular economic system. This research concludes that what is needed is not prohibition, but regulations that support ethical and transparent thrifting practices to ensure positive social and economic benefits for the community.