IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WARISAN TERLANTAR

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis implikasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 terhadap pengaturan dan pemanfaatan tanah warisan terlantar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan penguasaan tanah dan maraknya tanah terlantar, salah satunya adalah tanah warisan yang tidak dikelola ahli waris, sehingga bertentangan dengan asas fungsi sosial tanah dalam UUPA. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dampak hukum PP 20/2021 terhadap status tanah warisan terlantar, khususnya terkait dengan konflik antara kebijakan reforma agraria dengan hak waris perdata. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder serta teknik analisis silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 20/2021 mengatur mekanisme berjenjang (identifikasi, penilaian, peringatan, hingga pencabutan hak) untuk mengatur tanah terlantar, termasuk tanah warisan. Namun demikian, pengaturan ini menimbulkan ketegangan normatif dengan hukum waris perdata, khususnya terkait dengan perlindungan ahli waris yang secara tidak sengaja menelantarkan tanah. Di sisi lain, PP 20/2021 belum memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tidak mampu mengelola tanahnya karena faktor ekonomi. Sebagai kesimpulan, meskipun PP 20/2021 mendukung tujuan reforma agraria, namun pelaksanaannya harus menekankan pentingnya penerapan kebijakan dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi pemilik tanah, serta perlunya harmonisasi antara hukum agraria dan hukum waris untuk menghindari ketidakadilan.

This study focuses on the analysis of the implementation of Government Regulation (PP) Number 20 of 2021 regarding the regulation and utilization of abandoned inherited land. This is due to the ongoing inequality in land ownership and the rampant abandoned land, one of which is inherited land that is not managed by heirs, thus contradicting the principle of the social function of land in the UUPA. The purpose of the study is to examine the legal impact of PP 20/2021 on the status of abandoned inherited land, especially related to the conflict between agrarian reform policies and civil inheritance rights. The research method uses a normative legal approach through literature review, with analysis of primary and secondary legal materials and deductive syllogism analysis techniques. The results of the study show that PP 20/2021 is a hierarchical regulatory mechanism (identification, assessment, warning, to revocation of rights) to regulate abandoned land, including inherited land. However, this regulation creates normative tension with civil inheritance law, especially related to the protection of heirs who inadvertently abandon land. On the other hand, PP 20/2021 is not adequate in providing legal protection for landowners who are unable to manage their land due to economic factors. In conclusion, although PP 20/2021 supports the goals of agrarian reform, its implementation must emphasize the importance of implementing careful policies by considering the socio-economic aspects of landowners, as well as the need for harmonization between agrarian law and inheritance law to avoid injustice.