IMPLEMENTASI KONVENSI PORT STATE MEASURES AGREEMENT (PSMA) TAHUN 2016 UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, PENANGKAPAN IKAN ILEGAL YANG TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Abstrak

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing) adalah salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Port State Measures Agreement (PSMA) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2016, sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur langkah-langkah negara pelabuhan dalam mencegah dan menghalangi kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSMA di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum dan peran pemerintah dalam mencegah, menghalangi praktik IUU Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan analisis data sekunder serta wawancara. Teori yang digunakan yaitu teori Kehendak Negara dan teori Penegakan Hukum sebagai landasan fundamental dalam kerangka berpikir untuk memperoleh tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk melindungi sumber daya laut dan perikanan dari praktik eksploitasi illegal. Dalam penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA memiliki kendala pada faktor sarana, karena kurangnya pelabuhan perikanan samudera yang melaksanakan PSMA. Akan tetapi pada faktor hukunnya PSMA tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional, Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur perikanan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Indonesia sebagai negara pelabuhan dapat menolak kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing masuk ke pelabuhan Indonesia. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing melalui pengesahan kebijakan, kerja sama internasional, serta peningkatan fungsi pengawasan para aparat penegak hukum di pelabuhan dan wilayah perairan nasional. Meskipun ada tantangan dalam Penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA ini tetapi PSM dianggap sebagai salah satu alat yang paling kuat dan hemat biaya dalam persenjataan global untuk memerangi IUU Fishing.

Illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) is one of the greatest threats to the sustainability of Indonesia’s fishery resources and maritime sovereignty. To address this issue, Indonesia ratified the Port State Measures Agreement (PSMA) through Presidential Decree No. 43 of 2016, as an international legal instrument that regulates port state measures to prevent and deter foreign fishing vessels from engaging in IUU Fishing. This study aims to analyze the implementation of the PSMA in Indonesia, particularly in terms of law enforcement and the role of the government in preventing and deterring IUU fishing practices. The research method used is normative legal research supported by empirical data with secondary data analysis and interviews. The theories used are the theory of State Will and the theory of Law Enforcement as the fundamental basis in the framework of thinking to achieve the research objectives. The results of the study show that law enforcement of the PSMA Convention is a manifestation of the state’s will to protect marine and fishery resources from illegal exploitation. Law enforcement of the PSMA Convention faces obstacles in terms of facilities, due to the lack of ocean fishing ports that implement the PSMA. However, in terms of legal factors, the PSMA does not conflict with international and national law. Indonesia has regulations governing fisheries, namely Law Number 45 of 2009 Amending Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. As a port state, Indonesia can refuse foreign fishing vessels engaged in IUU fishing from entering Indonesian ports. The Indonesian government plays an important role in law enforcement against IUU fishing through policy strengthening, international cooperation, and improving the supervisory functions of law enforcement officials in ports and national waters. Although there are challenges in enforcing the implementation of the PSMA Convention, PSM is considered one of the most powerful and cost-effective tools in the global arsenal to combat IUU fishing.