KEBIJAKAN PERBATASAN DAN DIPLOMASI INDONESIA-TIMOR LESTE
Kata Kunci:
Kebijakan Perbatasan, Diplomasi, Indonesia, Timor Leste, Kesejahteraan Masyarakat, Keamanan NasionalAbstrak
Artikel ini mengkaji politik perbatasan dan diplomasi antara Indonesia dan Timor Timur. Perbatasan mempunyai peranan strategis dalam kebijakan pemerintah baik dari segi kepentingan domestik maupun internasional. Dengan wilayah perbatasan yang luas, Indonesia sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan keamanan nasional. Yang menjadi perhatian utama adalah permasalahan di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti rendahnya kesejahteraan, minimnya infrastruktur, dan kerusakan lingkungan. Perjanjian kebijakan dan kerja sama dengan Timor Timur melalui Badan Keamanan Perbatasan Negara (BNPP) berfokus pada penyelesaian sengketa perbatasan negara, peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Diplomasi yang meliputi perundingan perbatasan, pertemuan bilateral dan kerja sama di beberapa bidang ekonomi, sosial dan budaya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.
This study examines border politics and diplomacy between Indonesia and East Timor. Borderlands play a strategic role in government policy in terms of both domestic and international interests. In Indonesia, vast border areas are of great importance for the well-being of border communities and national security. The main problems are in the border areas of East Nusa Tenggara (NTT), such as low welfare, lack of infrastructure and environmental degradation. Cooperation agreements signed with the Border Guard Board (BNPP) and East Timor focus on resolving border disputes, improving security and improving the well-being of border communities. Diplomacy, which includes border negotiations, bilateral meetings and cooperation in various economic, social and cultural fields, aims to strengthen bilateral relations and achieve sustainable development in border regions.


