ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN DI INDONESIA: (STUDI KASUS KORUPSI TATA NIAGA TIMAH DI BANGKA BELITUNG)

Abstrak

Korupsi di sektor pertambangan merupakan persoalan penegakan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perizinan, tata niaga komoditas, transaksi perusahaan, kerugian keuangan negara, dan potensi dampak lingkungan. Makalah ini bertujuan menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pertambangan di Indonesia, menguraikan proses penanganan perkara korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, serta mengevaluasi efektivitas penindakan dan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan pemberitaan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pertambangan menghadapi tantangan berupa pembuktian transaksi yang kompleks, penentuan kerugian negara, pengawasan rantai tata niaga, penelusuran aset, serta kebutuhan koordinasi antarlembaga. Dalam perkara Harvey Moeis, proses hukum berlangsung melalui pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi; putusan banding yang menjatuhkan pidana penjara 20 tahun tetap berlaku setelah permohonan kasasi ditolak. Makalah ini menyimpulkan bahwa penindakan pidana perlu disertai penguatan pengawasan tata niaga, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, koordinasi antarlembaga, serta pemulihan aset yang terukur.