REFORMASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM): TANTANGAN SERTA PELUANG DI NEGARA INDONESIA

Abstrak

Reformasi hukum dan penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua agenda penting yang terkait erat dengan perkembangan demokrasi dan keadilan yang ada di negara Indonesia. Pada era Reformasi pada tahun 1998, merupakan suatu tantangan yang kompleks yang dirasakan oleh negara Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi oleh negara Indonesia ialah implementasi hukum yang masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan institusi. Tantangan kedua, ialah masalah hak asasi manusia ini sering kali dianggap sebagai isu sekunder dalam kebijakan pemerintah, yang lebih sering menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan yang masih belum sepenuhnya diperjuangkan. Bukan hanya sekedar tantangan saja, akan tetepi Indonesia pun mengalami peluang signifikan untuk memperkuat perlindungan hak pada setiap manusia. Peluang pertama, yaitu untuk meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka telah menciptakan tekanan politik yang lebih besar bagi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Peluang kedua, yaitu adanya suatu komitmen antar internasional yang semakin kuat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah mendorong Indonesia untuk lebih memperhatikan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan nasionalnya. Bergabungnya negara Indonesia dalam berbagai instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini menunjukkan bagaimana kesediaan negara ini untuk berada di garis depan dalam memperkuat perlindungan hak-hak pada manusia . Dalam menghadapi tantangan dan juga untuk memanfaatkan peluang yang ada, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia.

Legal reform and strengthening the protection of human rights (HAM) are two important agendas that are closely related to the development of democracy and justice in Indonesia. In the Reform era in 1998, the Indonesian state felt a complex challenge. Various efforts to strengthen the protection of Human Rights (HAM) in this country. which is still hampered by various factors, including institutional weaknesses. The second challenge is that human rights issues are often considered as secondary issues in government policies, which often emphasize economic growth and political stability. Human Rights (HAM) as the main foundation for sustainable development which has still not been fully championed. It's not just a challenge, but Indonesia also experiences significant opportunities to strengthen the protection of human rights (HAM) in Indonesia. The first opportunity, namely to increase public awareness and participation in fighting for their rights, has created greater political pressure for the government to act more proactively in fulfilling its obligations towards Human Rights (HAM). The second opportunity, namely the existence of an international commitment that This increasingly strong protection of Human Rights (HAM) has encouraged Indonesia to pay more attention to Human Rights (HAM) issues in its national policies. The joining of Indonesia in various international instruments on Human Rights (HAM) shows how willing this country is to be at the forefront in strengthening. In facing challenges and also to take advantage of existing opportunities, concrete steps are needed to strengthen the protection of Human Rights (HAM) in Indonesia.