PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Abstrak

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan di wilayah masyarakat adat pada beberapa daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan yang dianggap merugikan kepentingan, pengakuan dan kewenangan penduduk adat setempat. Peraturan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 serta Peraturan Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur ketetapan bersifat khusus bagi penduduk kawasan hukum adat. Pada peraturan Mineral dan Batubara, pengaturannya hanya untuk masyarakat umum tentang kewajiban dan keikutsertaan rakyat adat. Perlindungan masyarakat hukum adat di bidang pertambangan hanya terdapat pada  peraturan Migas  Nomor 2 Tahun 2002  pasal 11, pasal 33,  dan pasal 34. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :  (1) Apa saja bentuk perlindungan masyarakat adat terhadap kegiatan pengelolaan pertambangan di wilayah hak ulayat?, (2) Dan apa permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat setelah diberlakukannya Undang-Undang Minerba? . Metode penelitian penulis menggunkan metode Pustaka, yang cara pengumpulan datanya berasal dari berbagai literatur internet penulis yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

ABSTRACT

Mining activities in indigenous communities' territories in several areas have given rise to various problems which are considered to be detrimental to the interests, recognition and authority of local indigenous communities. Mineral and Coal Regulation Number 4 of 2009 and the Oil and Gas Regulation do not regulate special provisions for communities in customary law areas. In the Mineral and Coal regulations, the regulations are only for the general public regarding the obligations and participation of indigenous peoples. Protection of customary law communities in the mining sector is only found in Oil and Gas Regulation Number 2 of 2002 article 11, article 33 and article 34. This research was carried out with the aim of: (1) What are the forms of protection of indigenous communities towards mining management activities in customary rights areas ?, (2) And what are the problems related to the protection of the rights of indigenous peoples after the enactment of the Minerba Law? . The author's research method uses the library method, where the data collection method comes from various author's internet literature related to the research discussed.