KEBIJAKAN SWEEPING DIGITAL DALAM MENANGANI WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Abstrak

Peningkatan mobilitas global telah mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, yang menjadi tujuan populer bagi warga negara asing baik untuk kunjungan sementara maupun menetap. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait izin tinggal bagi orang asing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan persyaratan yang ketat bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia, termasuk dokumen perjalanan yang sah dan visa yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat banyak kasus pelanggaran di lapangan, di mana banyak warga negara asing yang tetap tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal mereka. Hal ini mengakibatkan pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Imigrasi harus menerapkan tindakan represif seperti deportasi dan penangkalan. Penerapan undang-undang ini tidak selalu mudah, terutama karena permasalahan administratif dan kapasitas pemeriksaan yang terbatas.Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah preventif dan represif telah diambil, termasuk penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan pelanggaran izin tinggal, serta pengetatan keamanan dan sweeping digital yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Sweeping digital merupakan metode baru yang terbukti efektif dalam memantau dan mengawasi aktivitas warga negara asing di Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.Penelitian ini mengkaji kebijakan sweeping digital yang diimplementasikan di Provinsi Bali sebagai respons terhadap masalah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Dengan menggunakan pendekatan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, kepatuhan terhadap hukum, serta implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi kebijakan imigrasi di Indonesia dan kontribusinya terhadap penegakan hukum dan ketertiban di negara ini.