PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT IDENTITAS OBJEK SENGKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2018/PN JMR)
Kata Kunci:
Negara Hukum, Mahkamah Agung, Pemeriksaan Setempat, Nilai Hukum, Putusan Hakim, Syarat Formil, Syarat Materiil, Pertimbangan Hukum, Perkara Sengketa Tanah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Rule Of Law, Supreme Court, Local Examination, Legal Value, Judge's Decision, Formal Requirements, Material Requirements, Legal Considerations, Land Dispute Cases, Judicial Power LawAbstrak
Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi penyelesaian perkara adalah melalui pemeriksaan setempat (descente). Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini kurang lengkap dan rinci, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Indonesia as a rule of law guarantees equal rights and obligations for every citizen before the law, as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution as amended. One of the Supreme Court's efforts to improve the quality and consistency of case resolution is through local examinations (descente). Judges are obliged to explore and understand the legal values that exist in society in accordance with Article 28 paragraph (1) of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power. This research focuses on the judge's legal considerations in the decision in case number 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. The aim is to evaluate whether the decision meets the formal and material requirements based on applicable regulations. The research results show that the decision in this case is not complete and detailed, so it is in conflict with applicable legal provisions.
