JOKOWI DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA JOKOWI

Penulis

  • Florante Marjo Metkono Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
  • Georgius Locang Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Kata Kunci:

Jokowi, Kemunduran Demokrasi, Dan Implementasi Demokrasi

Abstrak

Jokowi merupakan presiden Indonesia yang menjabat selama dua periode dari tahun 2014-2024. Selama masa jabatannya, banyak program yang dijalankan di bawah kepemimpinannya. Namun, sangat disayangkan demokrasi Indonesia berdasarkan penilaian Indeks Demokrasi (ID) mengalami kemerosotan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan demokrasi di era Jokowi dengan menggunakan pendekatan teori dan indikator kualitas demokrasi. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pemerintahan Jokowi lebih menitikberatkan pada pembangunan struktural dengan mengutamakan kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah justru mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Akibatnya, berbagai hal yang bersifat demokratis seperti persamaan, kebebasan, dan lain-lain terlucuti. Oleh karena itu, penghilangan campur tangan elit-oligarki dalam kehidupan negara demokrasi harus dihilangkan. Pengujian etika dan intelektual bagi calon wakil rakyat harus dilakukan.

Jokowi is a president of Indonesia who served for two terms from 2014-2024. During his term, many programs were carried out under his leadership. However, it is unfortunate that Indonesian democracy based on the Democracy Index (ID) assessment has declined. This study explores the implementation of democracy in the Jokowi era using a theoretical approach and indicators of the quality of democracy. From the results of the study, the author found that the Jokowi government focused more on structural development with his personal interests and the interests of certain groups. The government actually ignored the basic principles of democracy. As a result, various things that are democratic such as equality, freedom, and others were stripped. Therefore, the elimination of elite-oligarchic interference in the life of a democratic state must be eliminated. Testing of ethics and intellectuals for prospective people’s representatives must be carried out

Unduhan

Diterbitkan

2025-02-27