IMPLEMENTASI PERJANJIAN BBNJ (BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION TREATY 2023) TERHADAP PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI LUAR YURIDIKSI NASIONAL BAGI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Abstrak

Penulisan hukum ini mengkaji implementasi Perjanjian BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty 2023) terhadap perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelaraskan hukum nasional dengan ketentuan Perjanjian BBNJ, serta tanggung jawab dan peranan kementerian/lembaga terkait dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, didukung oleh studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Perjanjian BBNJ oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 merupakan wujud komitmen kuat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan untuk menjadi poros maritim dunia dan pelopor tata kelola laut global. Meskipun Perjanjian BBNJ tidak secara langsung bertentangan dengan undang-undang nasional yang ada (karena mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional), harmonisasi tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan melindungi kepentingan nasional. Implementasi perjanjian ini melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI AL, Bakamla), serta partisipasi akademisi (Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan, Universitas Indonesia). Indonesia juga aktif mendorong transfer teknologi dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut secara adil bagi negara berkembang. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan, kepentingan ekonomi negara lain, anggaran riset yang terbatas, dan kebutuhan akan koordinasi lintas sektoral yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Perjanjian BBNJ di Indonesia memerlukan investasi SDM, riset, bioteknologi kelautan, sistem pemantauan, serta kolaborasi internasional dan pelibatan masyarakat adat/lokal untuk mencapai tata kelola laut yang berkelanjutan.

This legal writing examines the implementation of the BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty 2023) Agreement for the protection of marine biodiversity beyond national jurisdiction for Indonesia as an archipelagic state. This research aims to analyze the Indonesian Government's efforts to harmonize national law with the provisions of the BBNJ Agreement, as well as the responsibilities and roles of relevant ministries/agencies in its implementation. The research method used is normative-empirical, supported by literature studies and interviews. The results show that Indonesia's ratification of the BBNJ Agreement through Presidential Regulation Number 67 of 2025 is a strong manifestation of Indonesia's commitment as a maritime and archipelagic nation to become a global maritime axis and a pioneer in global ocean governance. Although the BBNJ Agreement does not directly conflict with existing national laws (as it regulates areas beyond national jurisdiction), harmonization is still necessary to ensure policy effectiveness and protect national interests. The implementation of this agreement involves synergy across ministries and agencies (Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Indonesian Navy, Maritime Security Agency), as well as the participation of academics (Padjajaran University, Parahyangan University, University of Indonesia). Indonesia also actively promotes technology transfer and equitable benefit-sharing of marine genetic resources for developing countries. Key challenges include limited surveillance resources, economic interests of other countries, limited research budgets, and the need for strong cross-sectoral coordination. This research concludes that the successful implementation of the BBNJ Agreement in Indonesia requires investment in human resources, research, marine biotechnology, monitoring systems, as well as international collaboration and the involvement of indigenous/local communities to achieve sustainable ocean governance.