IMPLIKASI YURIDIS AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP TATA KELOLA KEKUASAAN NEGARA: KAJIAN KRITIS ATAS ARTI, PROSEDUR, DAN BATAS PERUBAHAN KONSTITUSI

Abstrak

Penelitian ini membahas pemahaman yuridis mengenai arti dan batasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta prosedur amandemen yang berlaku saat ini. Amandemen UUD 1945 merupakan instrumen konstitusional untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan dinamika politik, hukum, dan sosial masyarakat, namun tetap memiliki batasan prosedural dan substantif. Secara prosedural, perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai Pasal 37 UUD 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Secara substantif, amandemen tidak boleh merusak pokok-pokok dasar negara, prinsip demokrasi, supremasi hukum, maupun hak-hak konstitusional warga negara. Prosedur amandemen saat ini menekankan prinsip demokrasi melalui deliberasi kolektif, prinsip legalitas melalui kepatuhan pada ketentuan hukum, dan perlindungan nilai-nilai fundamental seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, serta hak asasi manusia. Studi ini menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 adalah mekanisme adaptif yang menjaga keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur amandemen tidak hanya formal, tetapi juga strategis untuk memperkuat checks and balances, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara.

This study examines the juridical understanding of the meaning and limitations of amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) and the current amendment procedures. The UUD 1945 amendment serves as a constitutional instrument to adjust the state administration system to political, legal, and social dynamics while maintaining procedural and substantive limitations. Procedurally, constitutional changes can only be made through the People’s Consultative Assembly (MPR) in accordance with Article 37 of the UUD 1945 and MPR Regulation No. 1 of 2003. Substantively, amendments must not undermine the fundamental principles of the state, democracy, rule of law, or citizens’ constitutional rights. The current amendment procedure emphasizes democratic principles through collective deliberation, legality through adherence to legal provisions, and protection of fundamental values such as Pancasila, popular sovereignty, and human rights. The study concludes that the UUD 1945 amendment is an adaptive mechanism balancing constitutional flexibility with the stability of Indonesia’s state system. The findings demonstrate that the amendment procedure is not only formal but strategic, strengthening checks and balances, governmental transparency, and the protection of citizens’ rights.