SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 ASLI DAN HASIL PERUBAHAN

Abstrak

Sistem pemerintahan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berfungsi sebagai dasar utama bagi pelaksanaan negara. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan dalam dinamika politik, sistem ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Dalam naskah aslinya, UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai titik sentral kekuasaan, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Presiden memiliki banyak wewenang, termasuk merumuskan undang-undang bersama DPR, mengangkat dan memberhentikan para menteri, serta menentukan garis besar kebijakan negara melalui MPR, yang saat itu merupakan lembaga tertinggi di negara ini. Konfigurasi ini membuat sistem pemerintahan di Indonesia bersifat presidensial, dengan kecenderungan lebih berat pada eksekutif karena dominasi kekuasaan eksekutif atas lembaga legislatif dan yudikatif. Perubahan signifikan terjadi setelah Reformasi 1998, ketika UUD 1945 mengalami empat amandemen. Amandemen ini mengatur kembali hubungan antar lembaga negara agar lebih seimbang, demokratis, dan sesuai dengan prinsip saling mengawasi. Meskipun presiden tetap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, wewenangnya telah dibuat lebih terbatas, seperti tidak diperbolehkannya membubarkan DPR. Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang memperkuat legitimasi dalam sistem demokrasi. Lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY), didirikan untuk mendukung penguatan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Amandemen juga mengubah status MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga lainnya, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai representasi mutlak dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dihasilkan dari amandemen UUD 1945 menunjukkan struktur yang lebih seimbang, demokratis, dan bertanggung jawab dibandingkan dengan versi aslinya yang berfokus pada presiden. Sementara versi asli lebih menekankan pada stabilitas dan sentralisasi kekuasaan, hasil perubahan lebih menekankan pada distribusi kekuasaan, pengawasan antar lembaga, serta penguatan hak-hak konstitusi bagi warga negara. Perubahan ini mencerminkan kemajuan pemikiran demokrasi di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Indonesia's system of government, as stipulated in the 1945 Constitution (UUD 1945), serves as the primary foundation for the country's governance. However, over time and with changes in political dynamics, this system has undergone significant transformation. In its original text, the 1945 Constitution established the President as the central point of power, serving as both head of state and head of government. The President wielded extensive authority, including formulating laws in conjunction with the House of Representatives (DPR), appointing and dismissing ministers, and determining the broad outlines of state policy through the People's Consultative Assembly (MPR), which at the time was the nation's highest institution. This configuration resulted in a presidential system of government in Indonesia, with a tendency toward the executive branch due to the dominance of executive power over the legislative and judicial branches. Significant changes occurred after the 1998 Reformation, when the 1945 Constitution underwent four amendments. These amendments reorganized the relationship between state institutions to make them more balanced, democratic, and in accordance with the principle of mutual oversight. Although the president remained head of state and head of government, his authority was further limited, such as not being allowed to dissolve the House of Representatives (DPR). Furthermore, the direct election of the president and vice president by the people strengthened the legitimacy of the democratic system. New institutions, such as the Constitutional Court (MK), the Regional Representative Council (DPD), and the Judicial Commission (KY), were established to support the strengthening of the rule of law and increase public participation in government. The amendments also changed the status of the People's Consultative Assembly (MPR) from the highest state institution to a high state institution equal to other institutions, so that it no longer functioned as the absolute representation of popular sovereignty. Thus, the system of government resulting from the amendments to the 1945 Constitution demonstrates a more balanced, democratic, and accountable structure than the original version, which focused on the president. While the original version emphasized stability and centralization of power, the amendments emphasize the distribution of power, oversight between institutions, and strengthening constitutional rights for citizens. These changes reflect the advancement of democratic thought in Indonesia, aiming to create a transparent, participatory government that upholds the rule of law and human rights.