PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI PONDOK PESANTREN
Kata Kunci:
Kekerasan, Santri, KyaiAbstrak
ABSTRAK
Pimpinan pondok pesantren (Kyai) yang dalam prakteknya memiliki kekusaan absolut dalam mengelola lingkungan pondok pesantren. Apakah posisi absolut tersebut secara otomatis menjadikan posisi Kyia sebagai pimpinan pondok pesantren dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban pengganti terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Bahwa pimpinan pondok pesantren memiliki kekuasaan untuk melakukan Tindakan pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren. Sampai saat ini tidak ada undang-undang atau aturan formal yang secara resmi mengatur penerapan pertanggungjawaban pengganti bagi pimpinan pondok pesantren terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Namun menurut hemat penulis dengan melihat kewenangan dan otoritas kyai yang absolut dalam pengelolaan Pondok Pesantren maka seharusnya konsep pertanggung jawaban penggati dapat diterapkan dengan catatan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari pimpinan pondok pesantren dalam melakukan upaya untuk melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekeresan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren.
ABSTRACT
Islamic boarding school leaders (Kyai) who in practice have absolute power in managing the Islamic boarding school environment. Does this absolute position automatically make Kyia's position as head of the Islamic boarding school, can the concept of vicarious liability be applied to criminal acts that occur within the Islamic boarding school environment? That the leadership of the Islamic boarding school has the power to take preventive measures so that criminal acts of sexual violence do not occur within the Islamic boarding school environment.Until now there is no formal law or regulation that officially regulates the application of substitute responsibility for Islamic boarding school leaders for criminal acts that occur within the Islamic boarding school environment. However, in the author's opinion, by looking at the absolute authority and power of the Kyai in the management of the Islamic Boarding School, the concept of substitute responsibility should be applied with the note that the criminal act occurred due to negligence on the part of the boarding school leadership in making efforts to anticipate or prevent the occurrence of a criminal act. sexual violence that occurs within the Islamic boarding school environment.