IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAl PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan, faktor yang paling determinan mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan implementasi kebijakan, upaya mengatasi ketidakberhasilan implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori dari Muchlis Hamdi (2017) yang menjelaskan bahwa Implementasi dilihat pada 3 (tiga) indikator dalam pengimplementasian kebijakan yaitu, Produktivitas, Linearitas dan Efisiensi. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan menguji kredibiltas data dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua, Asisten III, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala Bagian Hukum, Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang, Kepala Seksi I dan II, staf/pegawai, DPMPTSP Kabupaten Minahasa Utara, Unsur IKADIN, Unsur HIPMI dan masyarakat (pelaku usaha) Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum dilakukan pengembangan potensi SDM, keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya aset, dana dan  teknologi serta masyarakat (pelaku usaha) yang kurang kooperatif, berpartisipasi, kurang taat, patuh dalam mengurus perizinan berusaha secara elektronik.

The purpose of this study is to determine and analyze policy implementation, the most determinant factors affecting the success and unsuccess of policy implementation, efforts to overcome the unsuccessful implementation of policies Standard Operating Procedures for Electronic Business Licensing Services in North Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The theory used as an analytical knife in writing this thesis is the theory of Muchlis Hamdi (2017) which explains that Implementation is seen in 3 (three) indicators in implementing policies, namely, Productivity, Linearity and Efficiency. The methods used qualitative approach, data collection techniques are interviews, observation, documentation and testing data credibility using triangulation of sources and techniques. The informants in this study are the Regent, Regional Secretary, Chairman, Assistant III, Head of Bappeda, Inspector, Head of Legal Section, Head of DPMPTSP, Head of Sector, Head of Sections I and II, staff/employees, DPMPTSP North Minahasa Regency, IKADIN Element, HIPMI Element and the community (business actors) of North Minahasa Regency. Based on the results of field research, it can be concluded that the implementation of the Standard Operating Procedure for Electronic Business Licensing Services in North Minahasa Regency, North Sulawesi Province, has not been implemented optimally because human resource potential has not been developed, limitations in the use of asset resources, funds and technology as well as the community (business actors) who are less cooperative, participatory, less obedient, obedient in managing business permits electronically.