PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PUSAT FASILITASI KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERHADAP KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI

(STUDI KASUS: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA SISTER DI JAWA BARAT)

Abstrak

Kerja sama sister adalah bentuk implementasi atas perubadan paradigma diplomasi pada masa globalisasi. Diplomasi yang pada awalnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, saat ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintahd daerah di negara yang berbeda sebagai aktor utamanya. Perintah daerah di Indonesia mulai menggiati kerja sama sister dengan pemerintah daerah di luar negeri. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) kerja sama sister yang dilakukan kerja sama sister dengan luar negeri. Salah satu pemerintah daerah yang giat dalam melakukan kerja sama sister ada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan 12 (dua belas) kerja sama sister yang ditndatangani sejak tahun 2017. Namun, banyak penelitian yang menyatakan tidak optimal dan tidak efektifnya kerja sama yang dilaksanakan oleh perintah daerah di Indonesia. Pemerintah pusat bertugas mengkoordinir pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister province yang dilakukan di Jawa Barat.Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan beberapa informan yang dianggap memenuhi kriteria memahami pembinaan dan pengawasan kerja sama sister yang di lakukan di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan koding. Dengan mereduksi data, menyajikan dan menyimpulkan data.Hasil penelitian ini menunjukan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi kerja sama terhadap kerja sama sister yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlihat dari pembinaan diberikan dalam bentuk bimbingan yang masih dalam scoop besar belum terdifrensiasi dalam golongan-golongan pemerintah daerah. Serta dalam pengawasan kerja sama sister masih belum memiliki standar pengukuran yang baku terhadap kerja sama sister yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat, sehingga tidak ada tindak lanjut atas laporan kerja sama sister yang di laporkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sister cooperation is a form of implementation of changes in the diplomatic paradigm in the era of globalization. Diplomacy, which initially could only be carried out by the central government, can now be carried out by regional governments with regional governments in different countries as the main actors. Regional governments in Indonesia are starting to activate sister cooperation with regional governments abroad. In 2023, there will be more than 230 (two hundred and thirty) sister collaborations carried out by sisters abroad. One of the regional governments that is active in carrying out sister cooperation is the West Java Provincial Government, with 12 (twelve) sister collaborations signed since 2017. However, many studies have stated that the cooperation carried out by regional commands is not optimal and ineffective. in Indonesia. The central government is tasked with coordinating the guidance and supervision of regional cooperation with regional governments abroad in accordance with the mandate of Ministerial Regulation Number 25 of 2020. This research aims to find out how guidance and supervision is carried out by the Ministry of Home Affairs' Cooperation Facilitation Center regarding cooperation sister province which was carried out in West Java.The method used was descriptive qualitative, with several informants deemed to meet the criteria for understanding the guidance and supervision of sister cooperation carried out in West Java Province. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The analysis technique uses coding. By reducing data, presenting and concluding data.The results of this research show that the guidance and supervision carried out by the Cooperation Facilitation Center for sister cooperation carried out by the West Java Provincial Government is not yet optimal. It can be seen from the guidance provided in the form of guidance which is still in a large scope and has not yet been differentiated within regional government groups. And in monitoring sister cooperation, there is still no standard measurement standard for sister cooperation carried out by the West Java Provincial Government, so there is no follow-up to reports on sister cooperation reported by the West Java Provincial Government.