PEMBINAAN DAN PENGAWASANPUSAT FASILITASI KERJA SAMAKEMENTERIAN DALAM NEGERITERHADAP KERJA SAMA DAERAH DENGANPEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA SISTER DI JAWA BARAT)

STUDI KASUS: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA SISTER DI JAWA BARAT

Abstrak

Kerja sama sister adalah bentuk implementasi atas perubadan paradigma diplomasi pada masa globalisasi. Diplomasi yang pada awalnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, saat ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintahd daerah di negara yang berbeda sebagai aktor utamanya. Perintah daerah di Indonesia mulai menggiati kerja sama sister dengan pemerintah daerah di luar negeri. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) kerja sama sister yang dilakukan kerja sama sister dengan luar negeri. Salah satu pemerintah daerah yang giat dalam melakukan kerja sama sister ada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan 12 (dua belas) kerja sama sister yang ditndatangani sejak tahun 2017. Namun, banyak penelitian yang menyatakan tidak optimal dan tidak efektifnya kerja sama yang dilaksanakan oleh perintah daerah di Indonesia. Pemerintah pusat bertugas mengkoordinir pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister province yang dilakukan di Jawa Barat.Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan beberapa informan yang dianggap memenuhi kriteria memahami pembinaan dan pengawasan kerja sama sister yang di lakukan di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan koding. Dengan mereduksi data, menyajikan dan menyimpulkan data.Hasil penelitian ini menunjukan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi kerja sama terhadap kerja sama sister yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlihat dari pembinaan diberikan dalam bentuk bimbingan yang masih dalam scoop besar belum terdifrensiasi dalam golongan-golongan pemerintah daerah. Serta dalam pengawasan kerja sama sister masih belum memiliki standar pengukuran yang baku terhadap kerja sama sister yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat, sehingga tidak ada tindak lanjut atas laporan kerja sama sister yang di laporkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.