PEMBATALAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERDATA INDONESIA

Abstrak

Artikel ini menggunakan pendekatan teori keterlibatan untuk membahas pencabutan subsidi dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Meskipun hibah adalah transaksi sah yang melibatkan pengalihan properti secara sukarela, ada keadaan di mana pemberi atau penerima dapat membatalkan hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mengenai pembatalan hibah serta mempertimbangkan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam konteks tersebut. Artikel ini menggunakan pendekatan teori keterlibatan untuk menganalisis dasar hukum dan persyaratan pencabutan subsidi di kedua yurisdiksi. Berdasarkan hukum Islam, hibah dapat dicabut berdasarkan konsep hijab dan kabul serta prinsip-prinsip Syariah yang menentukan persyaratan hukum hibah. Di sisi lain, KUH Perdata mengatur pembatalan subsidi melalui norma yang terdapat dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis komparatif juga dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua yurisdiksi mengenai dasar, prosedur, dan konsekuensi pencabutan subsidi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai konvergensi atau divergensi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam menyikapi persoalan pembatalan subsidi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum terkait pembatalan subsidi dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Dengan memahami perspektif mereka, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan risiko perselisihan di masa depan. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi terhadap literatur hukum dengan membandingkan secara komprehensif kedua sistem hukum dalam aspek khusus ini.