KONSTRUKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan pesat e-commerce telah mendorong pergeseran signifikan dalam cara perjanjian dibuat dan dijalankan menurut hukum perdata: dari bentuk tradisional yang bersifat fisik dan manual beralih ke mekanisme elektronik yang sepenuhnya berbasis sistem digital. Transformasi ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana, terutama dalam hal pengertian dan penerapan konsep wanprestasi karena perjanjian elektronik memiliki sifat unik yang berbeda dari perjanjian konvensional, seperti ketergantungan pada teknologi, otonomi sistem, serta peran platform sebagai pihak ketiga. enelitian ini fokus pada dua aspek utama yaitu, pertama analisis terhadap bentuk dan cakupan wanprestasi dalam kerangka perjanjian elektronik di ranah e-commerce, dan kedua identifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan akibat pelanggaran tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan penekanan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kerangka konseptual yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dibentuk secara digital, perjanjian elektronik tetap memenuhi semua unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep wanprestasi-nya memang masih berakar pada pemahaman klasik, namun ruang lingkupnya meluas akibat kompleksitas interaksi antara pelaku usaha, konsumen, dan infrastruktur teknologi pendukung termasuk platform sebagai penyedia sarana transaksi.

The rapid growth of e-commerce has triggered a significant shift in how agreements are formed and executed under civil law from traditional, physical, and manual arrangements toward fully digital, system-based electronic mechanisms. This transformation carries complex legal implications, particularly concerning the definition and application of default (wanprestasi), as electronic agreements possess distinctive characteristics absent in conventional contracts: dependence on technology, system autonomy, and the intermediary role of digital platforms as third parties. This study focuses on two core aspects: first, an analysis of the forms and scope of default within electronic agreements in the e-commerce context; and second, the identification of applicable legal liabilities arising from such breaches. The research adopts a normative juridical approach, emphasizing critical examination of prevailing statutory regulations and the development of a sound conceptual framework. Findings indicate that, despite being concluded digitally, electronic agreements still satisfy all essential elements of validity prescribed under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). While the concept of default remains rooted in classical doctrine, its practical scope has expanded due to the layered interactions among business actors, consumers, and supporting technological infrastructure including platforms acting as transaction facilitators.