ANALISIS PENERAPAN PASAL 340 KUHP DALAM PUTUSAN NO.907/PID.B/2020/PN MEDAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK HIDUP

Abstrak

Hak untuk hidup berdiri sebagai hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, yang dalam sistem hukum Indonesia dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali dilanggar melalui tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana terjadi dalam kasus Zuraida Hanum (Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Mdn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak hidup dalam sistem hukum Indonesia, serta meninjau penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa Zuraida Hanum dalam perspektif perlindungan hak hidup korban dan rasa keadilan substantif, dengan turut mempertimbangkan paradigma pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data utama diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn serta literatur terkait teori hak asasi manusia dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak hidup di Indonesia adalah hak tertinggi yang perlindungannya diwujudkan melalui sanksi pidana maksimal bagi pelanggarnya. Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Zuraida Hanum dinilai sebagai manifestasi perlindungan represif negara terhadap hak hidup korban yang telah dirampas secara keji. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengutamakan keadilan retributif dan substantif mengingat sifat kejahatan yang terencana dan sadis. Selain itu, dari paradigma KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), penjatuhan pidana mati kini bertransformasi menjadi pidana khusus dengan masa percobaan, yang menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara perlindungan hak hidup korban dan penghormatan terhadap hak hidup pelaku melalui mekanisme evaluasi. Maka, Putusan PN Medan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup korban dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sekaligus menjadi preseden penting dalam penegakan hukum asasi manusia di Indonesia.

The right to life as a non-derogable human right, which in the Indonesian legal system is guaranteed by Article 28A and Article 28I of the 1945 Constitution. However, in practice, this right is often violated through the crime of premeditated murder, as seen in the case of Zuraida Hanum (Decision No. 907/Pid.B/2020/PN Mdn). This study aims to analyze the position and protection of the right to life within the Indonesian legal system, as well as to review the application of Article 340 of the Criminal Code against the Defendant Zuraida Hanum from the perspective of the victim's right to life and substantive justice, while also considering the sentencing paradigm in Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. The research method used is normative legal research with a case approach and a statute approach. The primary data were obtained through a document study of the Medan District Court Decision Number 907/Pid.B/2020/PN Mdn and literature related to human rights theory and criminal law. The results show that the position of the right to life in Indonesia is the highest right, the protection of which is manifested through maximum criminal sanctions for its violators. The application of Article 340 of the Criminal Code to Zuraida Hanum is considered a manifestation of the state's repressive protection of the victim's right to life, which was brutally seized. In its consideration, the Panel of Judges prioritized retributive and substantive justice given the planned and sadistic nature of the crime. Furthermore, viewed from the paradigm of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), the death penalty has been transformed into a special penalty with a probationary period, indicating an effort to balance the protection of the victim's right to life and respect for the perpetrator's right to life through an evaluation mechanism. The Medan District Court Decision reflects the protection of the victim's right to life and fulfills the sense of justice for the community, while also serving as an important precedent in human rights law enforcement in Indonesia.