KEPUTUSAN KPU DALAM PENERIMAAN PENDAFTARAN PRABOWO-GIBRAN DITINJAU DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMILU

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden republik Indonesia dengan tiga pasangan calon yakni calon pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahpud MD. Namun Keputusan KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai calon Presiden dan Wakil presiden menjadi polemik dikalangan publik. Terlebih Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil presiden wajib usia minimal 40 tahun belum diubah. Sehingga banyak pakar menganggap Komisi Pemilihan Umum telah melanggar hukum pemilu. bahkan DKPP selaku lembaga penyelenggara pemilu yang memutus peradilan pemilu bagi penyelenggara pemilu telah memberikan Keputusan bahwa KPU telah melanggar kode etik.

The General Election Commission of the Republic of Indonesia has determined the candidate pairs for President and Vice President of the Republic of Indonesia with three pairs of candidates, namely candidate pair number 1 Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar, candidate pair number 2 Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka and candidate pair number 3 Ganjar Pranowo and Mahpud MD. However, the KPU's decision to appoint Prabowo and Gibran as candidates for President and Vice President became a polemic among the public. Moreover, General Election Commission Regulation number 19 of 2023 which stipulates that the requirements for nominations for President and Vice President must be at least 40 years old has not been changed.  So many experts consider the General Election Commission to have violated election law. Even the DKPP as the election management body which decides on election justice for election organizers has issued a decision that the KPU has violated the code of ethics.