IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA OLEH JAKSA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020

(Studi Pengajuan Permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/EOH.2/08/2023)

Abstrak

The concept of restorative justice is a way to resolve a criminal case through an approach in resolving criminal cases that emphasizes the restoration of social relations between the perpetrator, victim, and the community. Restorative justice can be implemented by the Police, the Prosecutor's Office and the Supreme Court in the form of policy implementation. The District Attorney's Office that has stopped prosecution based on restorative justice is the Bandar Lampung District Attorney's Branch Office in Panjang Port by submitting an application Number R / 661 / L.8.10.8.2 / EOH.2 / 08/2023. The problem in this study is the implementation of the termination of prosecution by the prosecutor in realizing restorative justice based on prosecutor's regulation Number 15 of 2020 in the submission of application Number: R / 661 / L.8.10.8.2 / Eoh.2 / 08/2023. The approach taken in this study is normative juridical and empirical juridical. The prosecutor's implementation of the termination of prosecution in realizing restorative justice is in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The requirements for implementing the termination of prosecution based on restorative justice include a request for reconciliation between the suspect and the victim. The suspect has never been convicted and is a first-time offender. The penalty is a fine or imprisonment of no more than five years if the suspect is suspected of committing an act under Article 480 paragraph (1), which carries a maximum sentence of four years. The Head of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Pelabuhan Panjang, issued a Decree to terminate the prosecution on behalf of the suspect.

Konsep keadilan restoratif atau restorative justice merupakan cara menyelesaikan suatu perkara pidana melalui pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Kejaksaan Negeri yang telah mengehntikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang dengan pengajuan permohonan Nomor R/661/L.8.10.8.2/EOH.2/08/2023. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni implementasi penghentian penuntutan perkara oleh jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 pada pengajuan permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Implementasi penghentian penuntutan perkara oleh Jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni diawali dengan adanya permohonan perdamaian antara Tersangka dan korban. Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dimana Tersangka diduga telah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Surat Ketetapan dengan menghentikan penuntutan perkara atas nama Tersangka.