RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

(Studi Kasus Pengehentian Penuntutan Nomor : B-292/L.8.13/Eoh.2/04/2025)

Abstrak

Salah satu perkara pidana yang diselsaikan melalui proses restorative justice yakni dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Menggunakan sumber data sekunder, primer dan tersier. Proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara kepada Tersangka telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Tersangka FA diancam dengan tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dengan diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dikarenakan Tersangka FA belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), adanya kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka FA yang dimediasi oleh Jaksa Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara maka proses restorative justice dapat dilaksanakan, sehingga Kejaksaan Negeri Lampung Utara menghentikan penuntutan perkara dengan Tersangka FA melalui proses restorative justice.

One of the criminal cases resolved through restorative justice is the case of receiving money from the North Lampung District Attorney's Office. The problem in this study is how the restorative justice process in resolving the case of receiving money from the North Lampung District Attorney's Office. The approach taken in this study is normative juridical and empirical juridical, using secondary, primary, and tertiary data sources. The restorative justice process in resolving the case of receiving money from the North Lampung District Attorney's Office for the suspect is in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The suspect, FA, is charged with the crime of receiving money from the suspect under Article 480 of the Criminal Code, which carries a maximum prison sentence of four years. Because Suspect FA has never been convicted and is a first-time offender, the potential prison sentence is no more than 5 (five) years. A peace agreement between the victim and Suspect FA, mediated by the Public Prosecutor at the North Lampung District Attorney's Office, allows for restorative justice. The North Lampung District Attorney's Office has discontinued the prosecution of Suspect FA through the restorative justice process.